Penegakan Hukum Terusik Intervensi Kekuasaan

            Indonesia adalah negara hukum. Sudah selayaknya hukum menjadi panglima. Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Kekuasaan tidak boleh berlaku sewenang-wenang, kekuasaan dibatasi oleh hukum yang berlaku. Landasan negara hukum Indonesia dapat ditemukan dalam bagian penjelasan umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara, yaitu Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar  atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). Sistem Konstitusional; Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Di negara Indonesia hukum dan kekuasaan memiliki kaitan yang cukup erat. Seperti sebuah adagium yang diungkapkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman”. Adagium tersebut secara sederhana menggambarkan betapa erat kaitan antara hukum dan kekuasaan. Namun diantara hukum dan kekuasaan, salah satu harus memiliki posisi yang lebih tinggi, dan jawabannya adalah hukum harus memiliki kedudukan lebih tinggi dari kekuasaan. Hukum berorientasi pada keadilan dan kepastian, sedangkan kekuasaan berorientasi pada kepentingan. Dapat dibayangkan jika kekuatan kekuasaan mendikte jalannya penegakan hukum, maka hukum tidak akan lagi bersifat adil. Hukum hanya akan menguntungkan dan memenangkan pihak-pihak yang berkuasa. Pihak-pihak yang lemah harus kalah dan mengikuti kemauan pihak penguasa. Kekuasaan akan memaksa keinginannya untuk diterima, dan dengan kekuasaan segalanya dapat dibuat jungkir balik.

Melihat satu tahun era pemerintahan Jokowi-JK berjalan, nuansa intervensi kekuasaan terhadap penegakan hukum sempat beberapa kali terjadi. Yang paling menyita perhatian beberapa waktu yang lalu adalah kasus dualisme kepemimpinan partai Golkar. Kubu Aburizal Bakrie hasil Munas Bali dan kubu Agung Laksono hasil Munas Ancol. Kedua kubu ini saling klaim struktur kepengurusan DPP Partai Golkar. Kekisruhan tersebut kemudian berusaha diselesaikan melalui Mahkamah Partai. Namun dari hasil putusan Mahkamah Partai Golkar,  perbedaan penafsiran kembali terjadi. Kubu Agung Laksono menganggap bahwa kubu mereka telah dimenangkan dan diakui oleh Mahkamah Partai, sedangkan kubu Aburizal Bakrie berpendapat bahwa mahkamah partai belum memenangkan siapa-siapa. Kubu Agung Laksono yang merasa telah menang, buru-buru ingin mengesahkan kepengurusan mereka. Mereka meminta Menkumham mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan kepengurusan Partai Golkar versi munas Ancol.

Pertimbangan Menkumham terhadap kasus ini menjadi goyah saat mengetahui kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono akan membawa partai Golkar masuk dalam koalisi pendukung pemerintahan. Secara politik hal tersebut akan sangat menguntungkan pemerintahan melihat kekuatan partai Golkar yang ada di DPR. Dengan kekuasaan yang dimilikinya akhirnya Menkumham Yasonna Laoly mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Kepengurusan Partai Golkar dibawah kepemimpinan Agung Laksono. Menkumham berdalih mengeluarkan keputusan tersebut merujuk pada hasil putusan Mahkamah Partai Golkar. Namun singkat cerita, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi DPP Golkar kubu Aburizal Bakrie yang berimplikasi pada pencabutan Surat Keputusan penetapan kepengurusan partai Golkar kubu Agung laksono. Dengan demikian kubu Aburizal Bakrie lah yang dinyatakan memiliki hak kepengurusan yang sah atas partai Golkar.

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa Menkumham masih bersifat subjektif. Dengan kewenangan yang dimilikinya, seharusnya Menkumham dapat bertindak adil dan melihat kasus tersebut dengan kacamata objektif tanpa modus yang lain. Namun yang terjadi, Menkumham terkesan bertindak mengikuti kepentingannya. Hal tersebut dapat dilihat dari tindakan tergesa-gesa Menkumham dalam mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan tanpa menunggu putusan dari PTUN pada saat itu. Ini adalah suatu bentuk intervensi kekuasaan dalam penyelesaian proses hukum. Hal tersebut merupakan catatan buruk bagi pemerintahan Jokowi-JK, dan seharusnya menjadi rapor merah bagi Menteri Yasonna Laoly.

Bentuk intervensi kekuasaan yang lain adalah pada kasus Novel Baswedan. Novel Baswedan ditangkap oleh penyidik Bareskrim Polri pada Tanggal 1 Mei 2015 dan kemudian ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua. Novel Baswedan ditangkap atas kasus pencurian burung walet di Bengkulu tahun 2004. Novel Baswedan yang saat itu merupakan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resort Bengkulu diduga melakukan penganiayaan terhadap pelaku pencurian dengan menembak dan menyiksa empat pencuri. Satu orang meninggal dunia dan tiga orang lainnya luka berat. Bentuk intervensi itu terjadi saat presiden Jokowi secara terbuka meminta agar Polri menghentikan kasus tersebut. Jokowi menganggap bahwa kasus tersebut menimbulkan kegaduhan dan kontroversi di masyarakat. Namun seharusnya, apapun alasan Jokowi, beliau tidak berhak sebagai seorang presiden mengintervensi sebuah proses hukum yang sedang berjalan. Presiden jokowi sebagai seorang kepala pemerintahan atau kepala eksekutif seharusnya menghormati penegakan hukum yang sedang ditangani oleh pihak Kepolisian.

Demikian contoh kasus yang dapat menggambarkan proses penegakan hukum pada masa pemerintahan Jokowi-JK. Penegakan hukum masih diusik oleh kekuasaan pemerintahan. Hukum di Indonesia masih harus terus dibenahi. Permasalahan hukum harus terus mendapat perhatian serius. Masyarakat tentunya tidak mau hukum disalah gunakan oleh pihak-pihak penguasa untuk mendapatkan keinginannya. Hukum digunakan sebagai alat pemuas nafsu. Intervensi kekuasaan membuat hukum menjadi rusak. Hukum yang seharusnya berjiwa adil, apabila telah disusupi oleh kepentingan jahat maka roh keadilannya akan hilang. Biarkanlah hukum itu berjalan lurus sesuai sifat keadilan. Hukum harus terus tegak apapun kondisinya. Hukum tidak boleh diganggu oleh setan manapapun, termasuk setan politik jahat kekuasaan.

Gugus