Selamat Menyambut Pilkada Serentak Tahun 2017

Dulu suka sekali mengomentari tokoh-tokoh yang maju bertarung dalam pertempuran politik. Dunia politik memang dunia yang seru diperbincangkan. Di warung kopi, kedai sembako, rumah makan, orang sibuk bicara politik, bak seorang pengamat politik ulung. Semua punya argumen dan analisis. Ini iklim yang baik jika pembahasan didasar pada data dan fakta. Tidak ngalor ngidul, tidak debat kusir.

Proses politik akan membaik dengan sendirinya jika masyarakat perlahan mulai sadar pentingnya arti penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah. Kepala daerah itu pemimpin, penentu kebijakan, penentu masa depan. Tinggalkan suara-suara yang mengatakan politik itu busuk. Politik itu akan baik jika diperankan oleh orang-orang baik. Maka tugas kita menendang aktor jahat masuk dalam lingkaran kekuasaan. 

Kita semua berharap partai politik juga mulai berbenah karena dari sanalah aktor politik dicetak. Jangan ditempah jadi politisi yang cuma mikir perut dan kemewahan. Kaderlah manusia menjadi seorang negarawan yang selalu dahulukan kepentingan rakyat dari kepentingan apapun.

Harapan untuk rakyat.. Semoga rakyat semakin cerdas.. Jangan gadaikan tanah kelahiran kita dengan uang receh. Perut kita memang lapar, tapi masa depan kehidupan bernegara jauh lebih penting.

Selamat menyambut Pilkada Serentak 15 Februari 2017.

Hentikan Perdebatan Kita

Mungkin kita sempat terlupa untuk tujuan apa kita diciptakan. Tapi tak apa, segera lah ingat, kalau kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah (dalam surat Adz-Dzariyat : 56)

Untuk apa kita terpecah belah hanya karena seorang manusia, manusia yang suka menuai kontroversi. Mungkin memang, hak setiap orang untuk mengagumi siapapun yang dia ingini, tapi lakukanlah sekedarnya, jangan sampai menomor-duakan Allah hanya karena kekaguman semu itu. Jangan matikan akal sehat untuk mati-matian mencari pembenaran atas kelakuan sang junjungan.

Sudahilah, jangan lagi kita ikut-ikutan larut dalam perdebatan yang tak berkesudahan. Jangan kita rusak persahabatan kita hanya karena manusia yang kurang bijaksana. Yang jelas, tujuan utama kita adalah Allah, yang harus kita bela adalah agama Allah. Hal itulah yang mendatangkan manfaat di akhirat kelak. Cintailah agama kita dengan tetap menghormati keyakinan yang lain (lakum diinukum waliyadiin).

Sudah, hentikan perdebatan kita.

Pemilu Jadi Pintu Gerbang Kapitalisme

 Dalam sistem demokrasi, setiap orang berhak unjuk diri berkompetisi mengikuti pemilu, selama orang tersebut mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Namun berkompetisi dalam pemilu tentu tidak semudah mengucapkan lafal “saya siap maju”. Banyak hal yang harus dipersiapkan dan diperhitungkan. Salah satu yang terpenting adalah sumber pendanaan.

Dalam sebuah pemilu, kontestan membutuhkan biaya politik yang tak sedikit jumlahnya. Biaya politik yang tinggi membuat para kontestan baik perorangan maupun partai politik membutuhkan sumber pendanaan yang memadai, terutama untuk kebutuhan kampanye dan merawat konstituen. Biaya politik yang tinggi ini seharusnya menjadi peringatan bagi alam demokrasi, bahwa virus kapitalisme siap menyerang.

Pemilihan Penguasa melalui pemilu membutuhkan pendanaan besar untuk membangun citra, mengenalkan calon ke tengah masyarakat, membujuk pemilih, belum lagi yang lebih menguras harta yaitu untuk mendapatkan kendaraan partai dan menggerakkan mesin partai, sungguh luar biasa mahalnya. Dengan sifat seperti itu, sistem pemilu butuh pengawalan ketat agar cita-cita demokrasi bisa kembali pada tujuan awalnya.

Masuk ke dalam sistem politik berbiaya tinggi hanya bisa dilakukan mereka yang memiliki modal besar. Terkadang modal terkenal dan ketokohan saja seringkali belum cukup. Ditambah lagi pada zaman sekarang ini, saat ekonomi sedang dalam masa sulit, rakyat tetap butuh makan, dampaknya rakyat terformat menjadi pragmatis dan melihat kepentingan sesaat. Ini juga tidak terlepas dari didikan politik pragmatis yang diperlihatkan para politisi dan penguasa sehingga dalam kondisi seperti itu, Politik Uang menjadi hal yang lumrah.

Biaya politik yang tinggi pada akhirnya memaksa calon penguasa menarik cukong-cukong kapitalis masuk kedalam sistem perpolitikan. Inilah pintu gerbang bagi kaum-kaum kapitalis masuk dan kemudian perlahan menguasai jalannya pemerintahan dan perpolitikan Indonesia.

Dalam kamus kapitalis, motivasi yang ada hanyalah motivasi materi dan mendapatkan keuntungan. Sistem politik yang melibatkan modal akhirnya dikelola seperti mengelola industri, menjadi sebuah industri politik. Biaya yang dikeluarkan dianggap sebagai modal yang ditanam dan harus kembali berikut keuntungannya. Dalam sistem seperti itu, politik transaksional menjadi biasa. Jika politisi atau calon penguasa tidak memiliki modal yang cukup, modal itu bisa didapatkan dari para cukong kapitalis yang siap sedia pinjamkan modal. Lahirlah kolaborasi (persekongkolan) antara pemodal dengan politisi calon penguasa. Biaya yang diberikan cukong adalah modal yang ditanam, dan tentu saja harus kembali berikut keuntungannya. Penguasa yang terpilih nantinya harus merealisasikan atau setidaknya memberi “jalan pelicin”. Akhirnya disamping kepentingan pribadi, kepentingan para cukong juga menjadi prioritas.

Dengan persekongkolan yang tercipta, biaya politik tidak lagi menjadi beban yang begitu berat bagi para politisi yang akan maju bertarung dalam pemilu. Semakin besar modal yang dimiliki maka akan semakin besar pula peluang menang. Kontestan-kontestan pemilu mulai mencari cara agar mereka dapat menang dalam pertarungan. Ada yang menggunakan cara kampanye besar-besaran, membagi-bagikan sembako, memperbaiki tempat-tempat ibadah, hingga memberikan uang secara langsung. Hal tersebut tentunya membutuhkan biaya yang sangat tinggi, tapi sang calon penguasa mampu menjalankan aksinya dengan bantuan yang didapatkan dari para cukong.

Kontestan dengan modal besar yang  menyogok rakyat dengan uangnya akan berhasil meraih “kursi empuk” sebagai sang penguasa yang selanjutnya punya kuasa atas  jalannya pemerintahan. Pemilu  kapitalis telah dimenangkan oleh politisi-politisi yang berkolaborasi dengan para cukong. Tentunya kolaborasi tersebut tidak hanya sebatas pemilu. Kolaborasi akan terus berlanjut saat pemerintahan itu berjalan karena sebelumnya sudah terjalin kesepakatan antara politisi dan cukong kapitalis, bahwa saat politisi duduk sebagai penguasa maka sang politisi harus memberikan konsensi dan keuntungan bagi kelancaran proyek-proyek pemodal kapitalis. 

 Untuk menegembalikan modal-modal yang telah dikeluarkan pada masa-masa pemenangan pemilu yang jumlahnya sangat besar, terjadilah praktik korupsi dalam sistem pemerintahan. Inilah salah satu alasan kenapa praktik korupsi sangat marak terjadi didalam sistem pemerintahan dan sangat sulit untuk dibendung. Pasalnya, selain modal yang telah dikeluarkan penguasa harus kembali, penguasa tersebut masih harus menyetor pinjaman yang telah mereka pinjam dari para cukong, maka segala cara akan ditempuh untuk mengembalikan modal-modal tersebut, dan sekaligus mulai mengumpulkan modal untuk pemilu berikutnya.

Jika kapitalisme merasuk kedalam jiwa perpolitikan, demokrasi akan menjadi rusak. Ketika budaya  kapitalis menancap di jantung politik, ideologi  menjadi tak penting. Keegoisan penguasa makin menonjol, mereka hanya akan mementingkan dirinya sendiri, tak peduli urusan rakyat. Politik yang berintikan semangat untuk memerdekakan rakyat  agar dapat hidup secara bermartabat telah diubah menjadi “arena dagang”. Tiap pemilu tiba, masyarakat hanya menunggu faktor materi, bukan mencari negarawan sejati. Suara diberikan pada kandidat yang memberi siraman uang lebih banyak.  Uang menjadi sebuah kenikmatan, suara rakyat adalah suara uang. Pada akhirnya kekuatan politik ditentukan oleh kekuatan kapital. Penguasa tak berdaya disetir pemilik modal.